EKSISTENSI PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWAL PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19

Ilmanbahri Widyananda Mansyur
Alumni Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia
(Alumni Fakultas Hukum Unhas)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, telah dihelat 9 Desember 2020. Meskipun memiliki beberapa catatan di dalam pelaksanaannya. Namun, secara umum penyelenggaraannya sukses dihelat. Untuk daerah yang menyelenggarakan kontestasi demokrasi lokal dilaksanakan secara aman, tertib dan lancar. Meskipun di awal penyelenggaraannya Pengawas Pemilu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota tersandung polemik legal standing eksistensinya dalam pengawasan Pilkada, yang secara legalitas formil telah dipermanenkan melalui produk legislasi UU No. 7 Tahun 2017, sehingga dilakukan uji materi terhadap UU Pilkada dan melului putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PPU-XVII/2019 eksistensi Bawaslu Kabupaten/kota disesuaikan dengan penyelenggaraan Pemilu dan penyelenggaraan Pilkada.

Pelaksanaan Pilkada dalam Masa Covid-19

Ada hal yang berbeda pada penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020 ini. Ditengah proses tahapan Pilkada berjalan transmisi covid-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO dan mulai masuk mewabah ke Indonesia serta transmisinya hampir ke seluruh bagian wilayah Indonesia. Dikarenakan eskalasi yang signifikan terhadap jumlah korban yang terjangkit covid-19. Untuk itu, Presiden menetapkan status kondisi tersebut sebagai Bencana Nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non AlamĀ  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah dalam hal ini Presiden memandang penyelenggaraan Pilkada urgen untuk dipertimbangkan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menggunakan kekuasaan konstitusionalnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai dasar legalitas peninjauan penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia.

Atas dasar persetujuan DPR, Pemerintah serta unsur penyelenggara Pemilihan maka melalui kesepakatan politik penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan bulan Desember Tahun 2020 yang tetap masih dalam Pandemi covid-19 sebagaimana diamanahkan dalam Perppu No. 2 Tahun 2020. Hanya saja, dengan terbitnya Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2020 tersebut tidak memberikan solusi terhadap penyelenggaraan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19. Tidak diakomodirnya pengaturan penyelenggaraan kontestasi demokrasi di masa Pandemi covid-19 seperti kewenangan dan peran lembaga penyelenggara, tim satgas covid-19 serta pihak keamanan utamanya dalam penegakan protokol kesehatan.

Namun, untuk tetap menghadapi penyelenggaraan pilkada di masa pandemi covid-19 kedua lembaga penyelenggara Pemilu secara taktis baik Bawaslu maupun KPU memproduksi sebuah produk hukum yang muatannya terkait pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi. Hanya saja, pengaturan dari kedua lembaga tersebut tidak akomodatif khususnya peran masing-masing lembaga seperti satgas covid-19, pihak keamanan, dsbnya.

KPU sebagai penyelenggara teknis memproduksi produk hukum yang di dalamnya justru mengatur terkait kewenangan lembaga lain seperti jajaran Bawaslu yakni kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada, yang tidak aplikatif karena tidak memberikan proteksi kepada jajaran Pengawas Pemilu di tingkat bawah.

Secara historis, memang embriologi Pengawas Pemilu lahir dan dibentuk dari rahim KPU yang kemudian melalui putusan MK Nomor 11/PPU-VIII/2010 memberikan transformasi secara signifikan terhadap eksistensi Pengawas Pemilu yang hadir sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri yang disejajarkan dengan KPU.

Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan utamanya dalam mentaktisi penyelenggaraan kontestasi demokrasi berikutnya melalui revisi produk hukumnya, dikarenakan ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa covid-19 akan menjadi endemic (akan terus beredar dan hidup di masyarakat) (sumber:kompas.com) sehingga perlu melakukan persiapan dalam menghadapi hal tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *