OPINI – RUU PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Penulis : Muhammad Riyadh Ma’arif

1. Latar Belakang

Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna diantara makhluk hidup lainnya, kesempurnaan yang diberikan terletak pada kebebasan berpikir, berekspresi, dan mengaktualisasikan hal-hal yang mampu mengembangkan aspek potensial pada dirinya. Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat menarik, mampu berperan sebagai subjek dalam bertingkah laku dan juga bisa memikirkan dirinya sebagai objek pikiran dan renungan. Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang bergantung dari hasil interaksi antar sesama manusia atau simbiosis dalam kesatuan organisasi hidup untuk saling melengkapi pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier mereka. Dalam konteks sosial atau konteks bermasyarakat kualitas manusia biasa dilihat dari seberapa baik respon pengaruh lingkungan sekitarnya, terdapat manusia yang memiliki perilaku prososial dan kecenderungan berperilaku menyimpang. Maka perlu ada pengendalian untuk mencegah perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.

Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang bermakna sebagai perlindungan bagi seluruh warga negara yang komprehensif. Untuk menjamin dan mewujudkan tujuan tersebut warga negara wajib diberikan perlindungan oleh negara seperti perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan terutama kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang lebih rentan mengalami hal-hal merugikan dari perilaku menyimpang. Dijelaskan dalam UUD 1945, terdapat 40 hak yang dijamin negara kepada warga negaranya sebagai hak konstitusi yang kemudian diklasifikasikan dalam 14 bagian, yaitu: hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kepemilikan dan perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan sehat, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman diskriminasi,dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan hak, dan hak atas pemerintahan.

Sejak diusulkan pada 2004, baru pada 2010 RUU ini masuk dalam tahap pembahasan di Komisi IX DPR RI. Sepanjang 2011 hingga 2012, Komisi IX DPR telah melakukan riset di 10 kabupaten/kota, uji publik di 3 kota, hingga studi banding ke dua negara. Pada 2013, draf RUU akhirnya diserahkan ke Baleg. Namun masuk ke masa bakti DPR 2014-2019. Periode DPR 2019-2024, pada 2020 lalu RUU PPRT ini selesai dibahas di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah. Sayangnya, hingga saat ini prosesnya masih juga tertahan. Belum ada keputusan apakah RUU ini akan menjadi RUU inisiatif untuk kemudian dibahas lebih jauh dan disahkan.

Hakikatnya RUU PRT ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan taraf kesejahteraan para pekerja rumah tangga, sebagaimana yang di maksudkan dalam sila ke-5 Pancasila bahwa RUU ini mendesak agar negara memberikan perlindungan dengan asas keadilan. Penjabaran tujuan PRT:

  1. Memberikan perlindungan atau payung hukum pelaku jasa PRT (pengguna dan penyedia jasa)
  2. Mewujudkan Prinsip Pembangunan SDM Indonesia dengan prinsip “tidak seorangpun yang ditinggalkan”
  3. Memberikan ruang bagi PRT untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pendidikan, upah, dan jaminan perlindungan)
  4. Pengakuan PRT sebagai pekerjaan yang diakui oleh negara, dan memberikan standarisasi dalam peningkatan kualitas PRT seperti batas usia, kualifikasi kerja, dan klasifikasi berdasarkan jangka waktu kontrak kerja.
  5. Pengawasan, sebagai upaya pencegahan atas perilaku atau segala hal bertentangan yang diatur dalam RUU maka butuh pengawasan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Serta pemberian kebebasan kepada PRT untuk bergabung dalam serikatnya.

2. Permasalahan

Pekerja di sektor formal seperti ASN, pegawai, karyawan baik itu di instansi negeri maupun swasta di Indonesia mendapat perlindungan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya. Namun, banyak juga para pekerja yang bekerja di sektor non formal, salah satunya ialah pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu pekerjaan tertua dan terbesar jumlahnya di dunia maupun di Indonesia. Di dunia jumlahnya mencapai 87 juta jiwa dan di Indonesia jumlah PRT lebih dari 4,2 juta orang (survei ILO dan UI, 2015). Sayangnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya tidak dapat mengakomodir sehingga PRT rentan mengalami hal-hal diskriminatif dalam pekerjaannya. Produk undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) sangatlah minim dan tidak memiliki aturan yang bersifat represif. Sehingga banyak perbuatan diskriminatif berpotensi dialami PRT, serta anggapan bahwa menjadi PRT merupakan pekerjaan hina dan rendah memicu perbuatan semena-mena oleh majikan dalam pengambilan keputusan seperti seperti jam kerja yang tidak menentu, minimnya istirahat, minimnya hari libur, tidak adanya jaminan sosial, tidak ada jaminan upah, pemutusan kontrak sepihak,dan kerap mengalami kekerasan fisik, dan psikis. Padahal perlindungan dari perlakuan tersebut seharusnya dilakukan negara berdasarkan pasal 27 UUD 1945 ayat (2) dan pasal 28D UUD 1945.

3. Pemangku Kepentingan

  1. Komisi VIII DPR RI
  2. Komisi IX DPR RI
  3. Kementerian Sosial
  4. Kementerian Ketenagakerjaan
  5. Komnas HAM
  6. Kementerian P3A

 4. Analisis Dampak

  • 4.1. Dampak Ekonomi

Adanya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Dengan adanya Rancangan Undang-Undang pelindungan  pekerja Rumah Tangga apabila nantinya diterapkan jika dilihat dari perspektif Ekonomi akan berdampak positif pada pelaku pekerja domestik, seperti yang sudah diketahui pada umumnya bahwa status sebagai Pekerja Rumah Tangga dianggap rendah dan kurang dihargai sehingga upah yang diterima oleh Pekerja Rumah Tangga lebih rendah dibandingkan profesi lainnya. Didalam di dalam Rancangan Undang-Undang pelindungan  pekerja Rumah Tangga setidaknya sudah terdapat pengaturan dan payung hukum karena didalamnya sudah termuat mekanisme kotrak kerja yang jelas tidak hanya didasarkan pada kekeluargaan saja. Selaiin itu termuat juga adanya Hak dan Kewajiban dari kedua belah pihak baik pekerja maupun yang pemberi kerja didalam Rancangan Undang-Undang ini hal tersebut selaras dengan pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang behak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Tentu saja dalam hal ini seorang pemberi kerja wajib memberikan imbalannya kepada pekerja yang sudah melakukan atas kewajibannya bekerja sesuai dengan Kesepakatan Kontrak kerja yang telah diberikan. Dengan termuatnya mekanisme kontrak kerja ini akan membuat dari segi ekonomi lebih produktif lagi contoh didalam Rancangan Undang-Undang ini diatur juga pekerja rumah tangga juga berhak atas tunjangan hari raya sesuai dengan agama dan kepercayaannya seperti pekerja lain pada umumnya yang paling lambat diberikan 14 hari sebelum hari raya. THR diberikan dengan besarannya minimal 1x upah kerja/bulan. Dimana ini juga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pekerja rumah tangga.

  • 4.2. Dampak Sosial Budaya

Adanya Pengakuan Status Sosial

Sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Rumah Tangga ini apabila nantinya diterapkan dilihat dari perspektif sosial budaya akan berdampak di dalam sudut pandang masyarakat nantinya tidak akan memandang sebelah mata lagi terhadap pekerja rumah tangga ini karena sudah mempunyai kesetaraan juga dengan pekerja lain pada umumnya, jika kita menelusuri masih banyak masyarakat di daerah yang beranggapan bahwa pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga ini belum diakui sebagai pekerjaan yang layak dan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Selain itu adanya sistem sosial di masyarakat akan berpengaruh juga pada status sosial dimasyarakat, maka dari itu jika Rancangan Undang-undang ini terbitkan membuat masyarakat akan lebih memandang bahwa pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga ini sudah memiliki kesetaraan dengan pekerjaan lainnya karena didalamnya sudah termuat hak-hak pekerja seperti adanya juga jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu juga dengan adanya Rancangan Undang-Undang pelindungan  pekerja Rumah Tangga apabila nantinya diterapkan tentu juga dapat menghilangkan stigma negatif yang ada di masyarakat karena pekerja rumah tangga ini akan diperlakukan sama tanpa adanya kekerasan atau bentuk diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan. Seperti yang sudah diketahui pada umumnya mayoritas Pekerja Rumah Tangga banyak dilakukan oleh seseorang perempuan, kenyataanya sampai hari ini masyarakat beranggapan Pekerja Rumah Tangga tetap dianggap sebagai pembantu bukan sebagai pekerja, tentu dengan kondisi seperti itu sangat rentan terhadap  kekerasan atau bentuk diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang pelindungan  pekerja Rumah Tangga ini akan memberi kepastian hukum dan menjawab persoalan hukum perempuan terkait dengan kesetaraan dan status sosial, mengingat dalam undang-undang ini nantinya Pekerja Rumah Tangga akan diakui sebagai suatu pekerjaan profesional dan menjanjikan secara ekonomi, serta tidak menjadi pekerjaan “bawah tanah” yang tidak diakui keberadaannya.

  • 4.3. Dampak Politik

Upaya membaca politik pemberlakuan suatu UU adalah upaya mengetahui tujuan sebenarnya mengapa suatu UU dibuat. Untuk itu diperlukan analisis untuk mengetahui siapa yang diuntungkan meskipun pada nyatanya tidak semua kepentingan dapat diakomodir. Dengan pemberlakuan Undang-Undang ini dampak politik yang dpat dirasakan oleh masyarakat adalah kesejahteraan dan keuntungan bagi pemangku kepentingan dimana didalamnya terdapat PRT, pemberi kerja, dan pemerintah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah dalam bidang sosial dan ekonomi berupa rasa aman, tidak dirugikan, mendapat perlindungan, dan penghidupan yang layak.

  • 4.4. Dampak Hukum

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat, martabat, dan hak asasinya sebagai manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D. Pemenuhan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar pekerja rumah tangga merupakan suatu bentuk pencegahan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Dalam RUU ini diatur berbagai pengaturan dalam rangka menjamin perlindungan hukum seperti salah satunya perlindungan dasar yang bersifat sosiokultural (menjalankan ibadah sesuai kepercayaan).

Pengajuan RUU pelindungan  pekerja Rumah Tangga (PPRT) memiliki dampak hukum terhadap masyarakat seperti  keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Unsur keadilan dalam RUU ini dapat dilihat salah satunya dari adanya pembuatan perjanjian kerja. Baik pemberi kerja maupun pekerja rumah tangga dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Meskipun pada praktiknya tetap terdapat permasalahan, namun pemberlakuan UU ini dapat meminimalisir hal tersebut. Selain itu keadilan disini juga dapat dilihat dari persamaan kedudukan PRT dimuka hukum (equality before the law) yang diakui secara normatif dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena hal tersebut, setiap sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang. Hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional-yang dilansir IDN Times pada 2018-2020 terdapat lebih dari 1.458 Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) yang mengalami kasus kekerasan yang dilaporkan dengan berbagai bentuk, dari psikis, fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap status profesinya. Sehingga dengan pemberlakuan UU ini baik pekerja maupun pemberi kerja dapat terpenuhi hak asasinya.

Pemberlakuan UU ini juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Meskipun sebelumnya  mengenai PPRT ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 tentang pelindungan  pekerja Rumah Tangga. Namun dalam struktur ilmu perundang-undangan, daya berlaku dan daya mengikatnya tidak sekuat Undang-Undang. Pengaturan dalam Undang-Undang PRT ini juga memperjelas perlindungan,  hak, kewajiban, sanksi, dan lainnya. Dapat dilihat juga jika UU ini diberlakukan, Indonesia sebagai negara hukum berhasil  menjalankan perannya dimana unsur-unsur negara hukum (Rechtsstaat) menurut Julius Stahl mencakup empat elemen penting, dimana salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia.

  • 4.5. Dampak terhadap Anggaran Negara

Gaji Pekerja Rumah Tangga (PRT) kecil sehingga ada hukum yang mengatur hak PRT. Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga mendorong Indonesia untuk menerbitkan Permenaker No.2 tahun 2015 mengenai pelindungan  pekerja Rumah Tangga. Meski bukan merupakan Undang-Undang ratifikasi Konvensi ILO No. 189, akan tetapi dalam Permenaker tersebut cukup mengatur mengenai hak-hak fundamental Pekerja Rumah Tangga.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan semena-mena, seperti gaji rendah dan penganiayaan, karena mereka dianggap bukan pekerja formal dan tidak berhak mendapatkan kondisi kerja seperti pekerja di sektor formal. Untuk itu, Konvensi ILO No. 189 disetujui dalam sidang ILO di Geneva, Swiss,  Konvensi yang merupakan perlindungan bagi pekerja rumah tangga di seluruh dunia ini akan menjadi landasan untuk memberi pengakuan dan menjamin Pekerja Rumah Tangga mendapatkan kondisi kerja layak sebagaimana pekerja di sektor lain.

Pasal yang menyangkut dalam Anggaran Negara:

  1. Jam Kerja

Langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum berkenaan dengan jam kerja normalkompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti tahunan berbayar (Pasal 10)

  1. Pengupahan
  • Upah minimum jika aturan upah minimum ada untuk pekerja lain (Pasal 11)
  • Pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dan dalam jangka rutin yang tidak lebih lama dari pada satu bulan. Pembayaran dengan cek atau transfer bank –bila diperbolehkan oleh undang-undang atau kesepakatan bersama, atau dengan persetujuan pekerja.(Pasal 12)
  • Pembayaran dengan barang diperbolehkan dengan 3 syarat: hanya proporsi terbatas dari total upah; nilai moneter adil dan wajar; barang atau jasa yang diberikan sebagai pembayaran dengan barang merupakan pemakaian pribadi oleh dan bermanfaat bagi  Ini berarti bahwa seragam atau perlengkapan pelindung tidak dianggap  sebagai pembayaran dengan barang, tetapi  sebagai peralatan yang harus disediakan oleh majikan untuk pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka.(Pasal 12)
  • Biaya yang dikenakan oleh agen ketenagakerjaan swasta tidak dipotongkan dari upah.(Pasal 15)

Saat ini dampak anggaran dana pemerintah masih hanya sebatas Pemerintah melakukan pelatihan kerja sebelum PRT berangkat kerja dalam kerja di Keluarga Rumah Tangga yang akan mempekerjakan PRT tersebut. Pekerjaan rumah tangga semakin meningkat di banyak perekonomian dunia namun masih tidak diakui sebagai sebuah pekerjaan di banyak negara. Umumnya pekerjaan ini dipandang sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus karena hanya menjadi perpanjangan dari pekerjaan perempuan di rumah. Pekerjaan rumah tangga semakin meningkat di banyak perekonomian dunia namun masih tidak diakui sebagai sebuah pekerjaan di banyak negara. Umumnya pekerjaan ini dipandang sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus karena hanya menjadi perpanjangan dari pekerjaan perempuan di rumah.

Karenanya, banyak pekerja rumah tangga (PRT) menjalani kondisi kerja yang buruk, ber upah rendah, tidak memiliki jaminan sosial, bekerja dengan jam kerja yang panjang dan dalam kondisi sulit dan tidak selalu aman. Bahkan mereka rentan terhadap perdagangan manusia, pelecehan seksual dan penganiayaan psikologis. Untuk meningkatkan kualitas dan standar kerja PRT, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) akan meluncurkan program pelatihan percontohan di Malang, Jawa Timur, pada 4 Oktober untuk meningkatkan dan menstandarisasi keterampilan kerja para PRT yang bekerja di Indonesia. Program percontohan ini bertujuan meningkatkan standar kerja para PRT dan meningkatkan kemampuan kerja serta kondisi hidup dan kerja mereka.

Inisiatif ini merupakan langkah awal pengakuan keterampilan PRT sebagai profesi, yang terfokus pada peningkatan dan sertifikasi keterampilan pekerja rumah tangga dalam tata laksana rumah tangga (termasuk mencuci) dan memasak untuk keluarga. Kurikulum untuk kedua program pelatihan ini telah disusun ILO melalui Proyek Mempromosikan Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga (PROMOTE). Kurikulum ini akan diuji coba saat pelatihan untuk diperbaiki dan difinalisasi berdasarkan pengalaman dan masukan para peserta selama sesi pelatihan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Ada berbagai alasan baik normatif, hukum dan bahkan praktis yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga harus diatur dalam Undang-Undang. Khusus dan harus direalisasikan. Pertama, keberadaan Rancangan undang-undang tentang pelindungan  pekerja rumah tangga ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sebagai titik tolak bagi pemerintah untuk secara bertahap merubah status hukum Pekerja Rumah Tangga (sebagai pekerja non formal) menjadi pekerja formal. Pergeseran ini penting karena itu berdampak positif pada nilai ekonomi mereka. Adanya dampak ekonomi dan sosbud otomatis terdapat berdampak dengan hukum dan politik, dalam dampak politik terdapat kesejahteraan seorang PRT dan Keuntungan bagi Pemangku Kepentingan dalam dampak Hukum bisa dikatakan seorang PKS tersebut mendapatkan keadilan, kepastian, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dirasakan oleh PRT setelah nantinya RUU pelindungan  pekerja Rumah Tangga akan disahkan. Dalam dampak Terhadap Anggaran Negara hanya sebatas penganggaran pembiayaan balai latihan kerja karena memang minim nya dampak terhadap apbn dan apbd nya, tetapi yang jelas karena selama ini sesuai Permenaker balai latihan kerja tersebut sudah ada dan sejauh ini berjalan dengan apbn dan apbd jadi seharusnya tidak ada dampak signifikan yang akan ditimbulkan apabila RUU PPRT disahkan.

Saran

  1. Kita setuju untuk disahkan nantinya untuk RUU pelindungan  pekerja Rumah Tangga.
  2. Menurut kelompok kami dalam RUU pelindungan  pekerja Rumah Tangga akan baiknya lebih menekankan lebih jelas untuk pelatihan kerja dalam PRT tersebut.
  3. Lebih rinci dalam membahas APBN dan APBD di RUU PPRT.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *