BIDANG POLHUKAM DALAM NEGERI: HADIRNYA UU NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG OTSUS PAPUA MENJADI SOLUSI PENYELESAIAN TIGA MASALAH KRUSIAL DI PAPUA

Oleh: Muh. Riyadh Ma’arif

Penulis

Pada 7 Desember 2021, Jokowi menandatangani pengesahan revisi kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU Nomor 2 tahun 2021 dan mengubah UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang yang sebelumnya telah diparipurnakan di DPR RI.

Dari hasil revisi tersebut diharapkan mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat papua dan meningkatkan stabilitas keamanan dan stabilitas politik di Papua. Isi revisi UU tersebut memuat tentang keistimewaan khusus bagi Pemerintahan Papua yang salahsatunya ialah untuk melakukan pemekaran wilayah (pemekaran wilayah tersebut serta merta tidak bisa dilakukan oleh daerah lain sebab UU ini bersifat moratorium antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan di Wilayah Papua). Pemekaran wilayah ditinjau berdasarkan kesamaan budaya, adat, sejarah, dan tentunya kesepakatan antara masyarakat adat.

Menjelang diberlakukannya UU tersebut, terdapat salah satu wilayah gugus kepulauan di Papua berinisiatif untuk mendirikan DOB (Daerah Otonom Baru) yaitu “Saireri”. Pembentukan DOB Saireri meliput empat kabupaten, yakni Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen. DOB Saireri juga merupakan daerah pertama yang menyetujui terbentuknya Otonomi Khusus jili II. Semangat pemekaran wilayah tersebut bukan serta merta hanya untuk pemenuhan perasaan Pride atau kebanggan melainkan semangat untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar di tanah Papua.

Melalui Pembentukan DOB Saireri, 3 Masalah Akan Teratasi

  1. Meningkatkan Stabilitas Politik dan Keamanan

Masalah Papua hari ini adalah soal “Pemimpin”, sebab partisipasi Politik di Papua masih sangat minim sehingga diperlukan setidaknya 5 wilayah dengan 1 daerah Induk untuk memeriahkan hak politik masyarakat Papua, dengan melakukan pemetaan wilayah adat kedalam wilayah Provinsi tertentu berdasarkan hasil klasifikasi yang diputuskan oleh pemerintah, legislatif, dan seluruh tokoh masyarakat adat di Papua. Minimnya partisipasi politik di Papua disebabkan oleh sistem pemilihan yang berbeda antara daerah pesisir dengan daerah pegunungan, daerah pesisir menggunakan sistem pemilihan langsung (tanpa perwakilan) sedangkan di daerah pegunungan masih menggunakan sistem noken merupakan suara yang diwakilkan oleh kepala suku. Berdasarkan sistem pemilihan yang berbeda tersebut menyebabkan sempitnya kesempatan bagi masyarakat biasa Papua untuk mencalonkan diri sebagai partisipan legislatif, dan pemimpin yang dihasilkan dari sistem noken pada umumnya tidak bisa me-generalisir kepentingan secara umum dan hanya memikirkan asal sukunya.

Kaitannya antara Stabilitas Politik dengan Keamanan di Papua ialah sifat Primordialisme antar suku yang bermutasi dari kekerasan fisik di masa lalu menjadi perebutan jabatan birokrasi. Analoginya seperti ini “Jika bupati dari suku X, sementara suku dominan Y, muncul masalah, bupati dituding tidak amanah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di suku lainnya. Lalu, jika suku Y memimpin, mereka akan memprioritaskan, menjabat birokrat dari asal sukunya. Sehingga terjadilah konflik” Analogi tersebut diungkapkan oleh peneliti LIPI Adriana Elisabeth (Oktober, 2021)

  • Pemerataan Pembangunan

Selama 18 tahun berlangsung, suntikan dana dari Pemerintahan Pusat sejak kebijakan otonomi khusus digulirkan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 dalam rangka otonomi khusus (dana otsus dan dana tambahan otsus) kurang lebih sebesar Rp 92,7 triliun, untuk Provinsi Papua. Sementara itu, Provinsi Papua Barat mulai mendapatkan penerimaan pendanaan dalam rangka otonomi khusus (dana otsus, dana tambahan otsus/dana tambahan infrastruktur, dan dana bagi hasil migas) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp. 41,8 Triliun. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan di beberapa bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, lingkungan hidup & pembangunan berkelanjutan, sosial, tenaga kerja & kependudukan, serta kepegawaian sebagai salah satu penunjang/pendukung agenda otsus dalam tata kelola pemerintah yang baik. Meskipun dana tersebut dialihkan untuk pembangunan wilayah Papua, namun masih terdapat beberapa daerah yang kurang merasakan dampak positifnya seperti di wilayah Yapen yang tidak memiliki SDA melimpah jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Yapen sangat bergantung dengan investasi agar roda perekonomian dapat berjalan, jika melihat situasi keamanan di Papua saat ini mereka mewaspadai akan berpengaruh terhadap jumlah investasi yang masuk, maka dengan pemekaran wilayah otonomi akan mempermudah pemberian bantuan atau akomodasi pendanaan pembangunan wilayah yang ada di kawasan DOB Saireri.

Posisi Saireri adalah sangat strategis sehingga perlu kewenangan khusus untuk mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara efisien. Wilayah Saireri merupakan beranda utama Indonesia yang berhadapan langsung dengan kawasan Pasifik, terlebih Kawasan Saireri direncanakan ada pembangunan stasiun antariksa yang di pinang oleh negara Rusia sehingga perlu kewenangan khusus dan kepercayaan Pemerintahan Pusat kepada DOB Saireri untuk memajukan daerahnya dan mengawasi stabilitas keamanan di wilayah tersebut bersama Pemerintahan Pusat. Ketua Forum Pembentukan DOB Saireri dalam RDPU bersama Komisi II DPR RI (22 November 2021) juga menjanjikan kepada Indonesia bahwa dengan terbentuknya Saireri sebagai Provinsi Baru maka Provinsi Saireri siap memberikan devisa tambahan sebesar 17 Triliun pertahun berdasarkan hasil ekspor dari potensi SDA laut mereka, hal ini terbukti dengan pelaksanaan ekspor perdana ikan tuna sirip kuning, ikan kerapu, ikan barramundi, udang, dan kepiting pada 28 Agustus 2021 yang tergabung kedalam empat kabupaten wilayah DOB Saereri.

  • Pemeriksaan dan Pengawasan Dana Otonomi Khusus Lebih Mudah

Dalam hal pengelolaan dana otonomi khusus, formula pembagian penerimaan dalam rangka otonomi khusus antara provinsi dan kabupaten/kota yang ada menyebabkan kecenderungan adanya alokasi yang tidak rasional dan alokasi yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh kurang jelasnya pedoman pengelolaan keuangan dalam rangka otonomi yang jelas yang bisa digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun anggaran.

Output Dana Otonomi Khusus sulit untuk diukur karena selama ini perencanaan anggaran dana otonomi khusus tidak menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran tersendiri tetapi menggunakan mekanisme perencanaan dan penganggaran secara umum sesuai dengan mekanisme perencanaan biasa. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat kesulitan untuk mengetahui program dan kegiatan yang dibiayai otonomi khusus, sehingga kesulitan untuk menilai kinerja dana otonomi khusus secara lebih terukur. Sehingga melalui pemetaan wilayah otonomi di Papua dapat membantu pengawasan aliran penggunaan dana Otsus secara spesifik dan lebih menyentuh sisi daerah-daerah yang ada dalam kawasan tersebut.

Semoga dengan keputusan disahkannya UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus Papua bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi di tanah Papua, mampu mengantarkan saudara-saudari kita di Papua merasakan rasa aman, dan kesejahteraan seperti yang dirasakan daerah-daerah lainnya. Untuk persoalan tentang DOB Saireri, usulannya telah masuk dalam pembahasan di Komisi II DPR RI, dan merupakan permintaan masyarakat Papua – Saireri sehingga semoga saja dapat segera disahkan.

Referensi

Kumpulan observasi RDPU Pembahasan Komisi II tentang pembahasan – pengesahan UU Nomor 2021 tentang Otsus Papua

Mardiani, I. P., Anisah, I., Hasibuan, M., & Fadilah, N. (2021). KONFLIK INTERNAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN GERAKAN SEPARATIS DI PAPUA. Jurnal Syntax Fusion1(2), 49-57.

Satu tanggapan untuk “BIDANG POLHUKAM DALAM NEGERI: HADIRNYA UU NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG OTSUS PAPUA MENJADI SOLUSI PENYELESAIAN TIGA MASALAH KRUSIAL DI PAPUA

  • Desember 9, 2021 pada 9:07 am
    Permalink

    Lagi-lagi penanganan sepihak yg menurutku agak kurang tepat untuk menuntaskan masalah-masalah yg ada di papua (melihat masalah papua tak kunjung dapat diselesaikan setelah berpuluh-puluh tahun lamannya), masalah di papua tidak sesederhana dgn menuntaskan 3 polemik versi pemerintah spt yg di atas, ada banyak masalah lain yg lebih mengakar, dan itu hnya bsa diketahui dan dikerjakan dgn berpikir sbg org papua.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *