DISKUSI PUBLIK: MENAGIH KOMITMEN HISTORIS, PEMBENTUKAN SULBAR. PENETAPAN MAJENE SEBAGAI PUSAT PELAYANAN PENDIDIKAN SULAWESI BARAT.

Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) Melaksanakan Diskusi Publik Mengenai Pendidikan di Majene. Diskusi Publik yang bertema Menagih Komitmen Historis, Pembentukan Sulbar, Penetapan Majene Sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan Sulawesi Barat dilaksanakan di café Alternatif pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2023. Dengan Menghadirkan 3 Narasumber yaitu Rektor Unsulbar, Bupati Majene dan Pelaku Sejarah.

Dalam diskusi ini Bupati dan Rektor UNSULBAR tidak hadir dan mengutus H.M.Rusbi Hamid,S.sos.M.s.i sebagai perwakilan dari PEMDA Majene dan Farhanuddin,M,S.i sebagai perwakilan Rektorat.

Diskusi yang berlansung di café alternatif  ini, narasumber pertama yaitu Farhanuddin,M,S.i yang merupakan perwakilan dari Rektor UNSULBAR, dalam penjelasannya mengatakan bahwa ada beberapa poin permasalah yang di sampaikan dari Perwakilan Unsulbar yaitu. Pertama, Percepatan pembangunan FK dengan adanya tawaran dari pemerintah Polewali Mandar untuk melakukan percepatan pembangunan FK Karena dalam Rekomendasinya hanya 2 Tahun.. Kedua, Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam berdirinya Universitas Sulawesi Barat ditandai dengan ada beberapa tantangan yang sekarang di alami UNSULBAR yaitu, jalan menuju kampus yang rusak, ketersediaan air bersih baik itu di lingkungan kampus maupun disekitaran kos-kosan mahasiswa yang dari luar domisili. Ini salah satu bentuk nyata Bahwa memang dalam berdirinya UNSULBAR Pemda Majene tidak serius dalam memperhatikan pembangunan UNSULBAR.

Dilanjutkan dengan narasumber kedua H.M.Rusbi Hamid,S.sos.M.s.i selaku yang mewakili Bupati Majene, menyebutkan bahwa “Akan kita dorong bersama-sama bahwa, komitmen itu harus di jaga bukan hanya Pihak Pemerintah Kab. Majene yang harus menjaga komitmen tapi pihak Prov. Sulawesi Barat juga harus menjaga komitmen Majene Sebagai pusat pelayanan pendidikan”. Majene sebagai Pusat pelayanan pendidikan merupakan komitmen bersama antara Kabupaten yang ada di Prov. Sulawesi Barat. Jadi artinya semua pihak seharusnya tidak pernah melanggar hal ini dan mencoba mengobok-obok Majene dalam Pembangunan Majene sebagai Pusat pelayanan Pendidikan di Prov. Sulawesi Barat. Pemerintah Majene juga harus lebih tegas lagi dalam melaksanakan pembangunan Majene Sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan dengan selalu merespon dan siap menfasilitasi pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan.

Abdy Manaf,S.T.M.T. Selaku Pelaku Sejarah Pembentukan Sulawesi Barat menyatakan bahwa‘Bupati yang pertama kali menandatangani pembentukan provinsi Sulawesi barat itu majene sehingga menjadi semangat sebagai otonomi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terbentuklah pada tahun 2004 melalui kesepakatan politis majene ditetapkan sebagai kota pendidikan,mamuju sebagai Ibu kota”. Majene sebagai kota pendidikanpun inkonsisten dalam PERDA No. 1 tahun 2014 didalam pasalnya menyatakan majene sebagai pusat pelayanan pendidikan dipasal berikutnya majene sebagai kota pendidikan. Sehingga perlunya kejelasan dari pihak provinsi. Dalam PERDA No. 2 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan  yang dievaluasi adalah sejauh mana Pemda Majene melaksanakan perda tersebut, dengan melihat kasus putus sekolah, kasus stunting yang tinggi dan tentang pengadaan posko pendidikan, sehingga menjadi poin untuk menagih janji dan sejauh mana keseriusan  pemerintah Kab.Majene dalam urusan pendidikan.

Secara historys sejarah pembentukan provinsi Sulawesi barat yang penetapan Majene sebagai kota pendidikan yang dituangkan dalam PERDA Provinsi Sulawesi Barat No. 1 RT/RW Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 dan PERDA Kab. Majene No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan historys dan regulasi aturan yang ada Pemda Majene harusnya becus dalam menyediakan semua aspek pengembangan pedidikan yang berada dimajene pada saat ini,banyaknya problematika pendidikan yang terjadi dimajene pada saat ini dan melihat isu yang beredar bahwa fakultas kedokteran universitas Sulawesi barat akan ditempatkan di polewali mandar, tampa adanya pengupayaan dari Pemda Majene untuk menempatkan Fakultas Kedokteran di majene dan itu yang menjadi tolak ukur bahwa pemda majene tidak becus dalam melaksanakan perda tersebut.

Sebelum diskusi berakhir H.M.Rusbi Hamid,S.sos.M.s.i sebagai perwakilan dari Pemda Majene meninggalkan diskusi publik dipertengahan kegiatan tampa adanya alasan yang jelas sehingga jalannya diskusi menjadi sumpang siur sampai berakhirnya diskusi,tidak ada kejelasan dan peserta diskusi masih mempertanyakan langkah yang harus diambil oleh Pemda Majene.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *